Pelaku UMKM Dihantui Kredit Macet

Kredit macet kerap kali menjadi momok yang menghantui kelangsungan bisnis para pelaku koperasi dan UMKM. Fakta itu diakui masih sangat mungkin terjadi ketika bisnis yang sedang dirintis menemui kendala yang tak disangka-sangka. Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Abdul Kadir Damanik pun mengungkapkan tidak tertutup kemungkinan kredit dari bank yang diterima Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) memiliki potensi permasalahan dalam pengembaliannya atau kredit macet. Menurutnya penyebab kredit macet KUMKM bisa karena faktor internal seperti kegagalan usaha, maupun faktor eksternal seperti adanya krisis moneter dan kejadian di luar kemampuan debitur.



“KUMKM yang memiliki kredit bermasalah merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit. Dengan begitu, tidak akan berdampak pada likuiditas keuangan KUMKM, yang dapat mengganggu kelancaran dan keberlangsungan usahanya dan atau bahkan menjadi bangkrut atau kolaps,” kata Abdul Kadir. Untuk menekan terjadinya kredit macet ini, Deputi Restrukturisasi Kemenkop UKM menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Menekan Risiko Kredit Macet KUMKM, di Jakarta, belum lama ini. “FGD ini diselenggarakan dalam rangka mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan yang banyak dialami oleh koperasi sebagai debitur perbankan/non perbankan dalam penyelesaian kredit,” kata Damanik.

Abdul Kadir menegaskan kredit sangat diperlukan Koperasi dan UMKM sebagai salah satu sumber pendanaan bagi KUMKM dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Umumnya sumber pendanaan kredit terbesar diperoleh melalui lembaga keuangan/perbankan. Kredit yang diterima atau diberikan kepada KUMKM oleh lembaga keuangan umumnya berdasarkan pertimbangan kelayakan KUMKM sebagai debitur perbankan. “Bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan kepada KUMKM benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan,” katanya. Di lain pihak, restrukturisasi kredit KUMKM masih menghadapi berbagai permasalahan.

Pertama, Koperasi dan UMKM masih kesulitan mengajukan restrukturisasi kredit kepada lembaga keuangan perbankan dan lembaga pembiayaan Hal ini dapat dilihat dari berbagai pengaduan yang disampaikan oleh para pelaku koperasi dan UMKM. Kedua, implementasi dari kebijakan restrukturisasi tersebut tidak diatur secara jelas oleh pemerintah dalam arti tiap tiap bank diberikan kelonggaran untuk menyusun kebijakan restrukturisasinya masing-masing.

“Pemerintah hanya memberikan garis besarnya saja. Perbedaan kebijakan seperti ini dapat menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan KUMKM sebagai debitur,” kata Abdul Kadir. Ketiga, ada peluang terjadinya “moral hazard” di kalangan perbankan yang lebih memilih untuk melakukan pelelangan atas aset debitur, karena pada umumnya nilai aset debitur lebih tinggi daripada nilai kredit. Sebaliknya Moral hazard juga terjadi di kalangan debitur yang menunda pembayaran sambil menunggu keringanan pembayaran yang ditanggung oleh pemerintah. Keempat, debitur KUMKM memiliki keterbatasan dan kendala dalam bernegosiasi dengan bank untuk menyelesaikan kredit.

Apabila aset yang dimiliki debitur sampai disita dan di lelang oleh bank, hal tersebut tentunya sangat merugikan debitur.Bisa jadi aset yang disita merupakan satu-satunya sumber mata pecaharian mereka selama ini dan kalau disita artinya debitur tidak punya lagi mata pencaharian. Padahal pelaku UMKM sangat membutuhkan aset tersebut untuk memenuhi semua kebutahan membayar premi asuransi pendidikan anak, beli keperluan istri, kebutuhan makan sehari-hari dan lain sebagainya.

No comments:

Powered by Blogger.